Dewan setujui perubahan propemperda2021

61

Mapj-Sulsel.cim. Baru Baru ini -Dewan Setujui Perubahan Propemperda Gowa 2021
-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa menyetujui dan menyepakati perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Gowa tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Gowa Tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa, Yusuf Sampera saat membacakan hasil keputusan DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Selasa (15/6).

“Program pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemda dan DPRD dalam menyusun Ranperda Kabupaten Gowa tahun 2021,” ungkapnya.

Perubahan ini dilakukan dikarenakan adanya perbaikan dari Biro Hukum Sulsel sehingga Pemkab Gowa harus melakukan pemyesuaikam. Karena itu dari 26 Ranperda yang ditetapkan sebelumnya dirubah menjadi 8 Ranperda dengan rincian 3 Ranperda Perubahan dan 5 Ranperda lainnya.

“Pemkab Gowa telah menetapkan Propemperda 2021, namun setelah dilakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Sulsel maka Pemkab Gowa harus melakukan penyesuaian,” jelasnya.

Perubahan ini juga mengacu pada pasal 15 ayat 5 Nomor 120 tahun 2018 yakni penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi yang ditetapkan setiap tahunnya dengan penambahan paling banyak 25 persen dari jumlah Ranperda yang telah ditetapkan sebelumnya.

 

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni mengaku penyampaian Program Perda berdasarkan hasil konsultasi denga Biro Hukum Sulsel telah disampaikan ke DPRD pada 6 April lalu.

 

“Kita sudah menetapkan Propemperdanya tapi setelah melakukan konsultasi terjadi perubahan sehingga kita lakukan pengajuan ke DPRD,” katanya.

Adapun perubahan Propemperda tersebut yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025,  Ranperda tentang rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Gowa, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa, Ranperda tentang zona wilayah tanah, dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan.(NH) Kegiatan SKPD Dilarang Dilaksanakan di Luar Wilayah Kabupaten Gowa

– Bupati Adnan Keluarkan Surat Edaran

-Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa untuk tidak melaksanakan kegiatan di luar wilayah Kabupaten Gowa. Mulai dari kegiatan pertemuan, hingga kegiatan pelaksanaan program-program SKPD.

Larangan ini pun ditegaskan Bupati Adnan melalui surat edaran nomor 800/160/TAPEM tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Gowa.

“Sudah ada surat edaran saya buat, mulai hari ini saya tegaskan sampai dengan seterusnya saya minta, SKPD tidak ada yang boleh melakukan acara apapun di luar wilayah Kabupaten Gowa,” tegas Adnan saat memimpin Coffee Morning bersama jajarannya, Senin, (14/6).

Kebijakan ini diambil kata Adnan agar perputaran uang tidak keluar dari daerah tersebut, sehingga nanti ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, yang mana dengan meningkatkan PAD akan membantu dalam pemilihan ekonomi daerah.

“Semua kegiatan wajib di dilaksanakan di daerah kita sendiri, jangan memperkaya kabupaten/kota lain, lerkaya wilayah sendiri. Kalau kita bawa berkegiatan di luar itu sama saja memperkaya kabupaten dan kota lainnya,” ujarnya.

Adnan meminta agar memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Gowa, seperti gedung dan tempat-tempat wisata yang ada. Tidak hanya itu, dalam seluruh kegiatan yang dibuat juga agar melibatkan pelaku usaha lokal dalam hal mendukung kegiatan, seperti konsumsi, akomodasi dan lainnya.

“Snack ambil dari UMKM Gowa supaya mereka bisa hidup, jangan ambil dari luar. Begitupun juga semua cinderamata untuk tamu juga produk UMKM Gowa, ambil produk dari Kabupaten Gowa seperti sarung, plakat dan lain-lainnya,” tegas Adnan.

Ia menyebutkan, dalam surat edaran tersebut ada tiga instruksi yang diminta untuk diperhatikan oleh seluruh SKPD. Pertama, melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai dengan membatasi kegiatan rapat/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan singkat dan atau sejenisnya di luar wilayah Kabupaten Gowa.

Kedua, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas yang dimiliki oleh instansi lain dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gowa termasuk fasilitas milik masyarakat dan pihak swasta yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa.

Ketiga, mempertimbangkan untuk menggunakan produk hasil Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan. (Red.mapj.sulse.com Hendra)