Penggalian sunggai tak memiliki izin pihak terkait seakan akan ada pembiaran dari pihak yang terkait dikabubpaten banggae sulawesi tengah

751

MAPJ- BANGGAI.Maraknya pengerukan galian c di sunggai2 tidak mendapat tindakan dari pemerinta kab banggai seolaz ada pembiaran demi kepentingan oknum z” masing2 instansi . Instansi kepala desa dan bpd serta kepolisian . Tidak lagi mengacu pada peraturan hanya di karnakan melihat titik manfaatnya sja , nampak jelas kami katakan ada pembiaran di karenakan adanya pengerukan ole PT WIDYA RAHMAT KARYA yg sda melakukan pengerukan di sunggai dengan

menggunakan alat berat’ sopol dan kenderaan pengangkut adala DAM TRUK guna untuk pembuatan jembatan di 3 kecamatan.kec NUHON.KEC BUNTA .KEC PAGI MANA.KAB BANGGAI SULTENG pda sabtu tgl 29/6/ 2018 dan pengerukanya di 2 desa .desa BALAANG DAN BATU HITAM. berdasarkan hasil investigasi kami atau wawancara kami dari awak LSM MAPJ ( MASARAKAT ANTI PENYALA GUNA JABATAN) di ruang kerja BPK IPTU MOH ASDAR SH. Selaku bpk kapolsek RESOR KEC NUHON dan perwakilan dari PT WIDYA RAHMAT KARYA guna untuk mengklarafikasi tentang perijinan pengerukan galian c dan pengakuan dari perwakilan pt bpk OPIK DAN BPK FADLAN mengatakan dan mengakui memang tdk memiliki izin galian c ironisnya yg menjadi pertanyaan publik pengakuan ini di paparka di hadapan bpk kapolsek nuhon BPK IPTU MOH ASDAR. “Kapolsek” sya tdk bsa melarang mereka untuk melaksanakan penggalian c tersebut pungkas KAPOLSEK .sementara nampak jelas sda melangar aturan perundang undangan jdi kiranya kami dari lembaga MAPJ .Selaku lembaga pengawasan meminta pd jajaran kepolisian adala bpk kapolri dan bpk presiden NKRI agar kiranya mengklarafikasi pemerintahan tkt 1 dan tkt2 agar lebi efektif dan jeli dalm melaksanakan tugas negara NKRI demi mewujudkan cita” bangsa dan negara * TIM MAPJ .SUDARTO KORDA BANGGAI

Pada tanggal Sab, 14 Jul 2018 6.48 PM, Sartika Tika menulis:
MAPJ KBANGGAI.Maraknya pengerukan galian c di sunggai2 tidak mendapat tindakan dari pemerinta kab banggai seolaz ada pembiaran demi kepentingan oknum z” masing2 instansi . Instansi kepala desa dan bpd serta kepolisian . Tidak lagi mengacu pada peraturan hanya di karnakan melihat titik manfaatnya sja , nampak jelas kami katakan ada pembiaran di karenakan adanya pengerukan ole PT WIDYA RAHMAT KARYA yg sda melakukan pengerukan di sunggai dengan

menggunakan alat berat’ sopol dan kenderaan pengangkut adala DAM TRUK guna untuk pembuatan jembatan di 3 kecamatan.kec NUHON.KEC BUNTA .KEC PAGI MANA.KAB BANGGAI SULTENG pda sabtu tgl 29/6/ 2018 dan pengerukanya di 2 desa .desa BALAANG DAN BATU HITAM. berdasarkan hasil investigasi kami atau wawancara kami dari awak LSM MAPJ ( MASARAKAT ANTI PENYALA GUNA JABATAN) di ruang kerja BPK IPTU MOH ASDAR SH. Selaku bpk kapolsek RESOR KEC NUHON dan perwakilan dari PT WIDYA RAHMAT KARYA guna untuk mengklarafikasi tentang perijinan pengerukan galian c dan pengakuan dari perwakilan pt bpk OPIK DAN BPK FADLAN mengatakan dan mengakui memang tdk memiliki izin galian c ironisnya yg menjadi pertanyaan publik pengakuan ini di paparka di hadapan bpk kapolsek nuhon BPK IPTU MOH ASDAR. “Kapolsek” sya tdk bsa melarang mereka untuk melaksanakan penggalian c tersebut pungkas KAPOLSEK .sementara nampak jelas sda melangar aturan perundang undangan jdi kiranya kami dari lembaga MAPJ .Selaku lembaga pengawasan meminta pd jajaran kepolisian adala bpk kapolri dan bpk presiden NKRI agar kiranya mengklarafikasi pemerintahan tkt 1 dan tkt2 agar lebi efektif dan jeli dalm melaksanakan tugas negara NKRI demi mewujudkan cita” bangsa dan negara * TIM MAPJ .(red/sudarto)