Pengguna ijazah paket,B ,diduga seorang kepala desa menggunakan ijazah bukan miliknya

573

8Mapj-Banggae . Sulawesi tengah ,mengadukan kedewan pimpinan pusat(DPP) ,Lembaga masyarakat anti penyalagunaan jabatan ,berkedudukan dijalan pal batu nomor 31 kelurahan menteng dalam kecamatan tebet Jakarta pusat ,,
Dewan pimpinan pusat Perwakilan Sulawesi sel;atan ,,jalan Bulupar NO 22 Panakkukan mas,, dan . pengaduan korda Sulawesi tengah ditindak lanjuti Dewan pimpinan pusat mengenai laporan ijazah palsu yang digunakan seorang kepala desa nuhon,kabupaten banggae ,diduga ijazah palsu paket B nomor induk 028 yang digunakan ALiM TULE ,selaku kepala desa nuhon itu ,dan satu ijazah , Dua pengguna ,ijazah yaitu ALAM TULE diduga keras menggunakan ijazah palsu paket B ,, dan pengguna kedua adalah RASID TULE pemilik ijazah no induk 028 juga ,
Namun laporan yang dilaporkan korda mapj banggae kemapolsek nuhon banggae tak mampu mentersangkakan pengguna ijazah yang diduga bukan miliknya melaingkan milik saudaranya sendiri atas nama RASID TULE nomor induk 028 yang tertera di ijazah paket B tersebut ,,
Hingga pengaduan korda mapj banggae ke dewan pimpinan pusat MAPJ Itu dapat ditindak lanjuti kemapolda Sulawesi tengah ,dengan cara menyurat ,,dan tembusan kemabes polri ,.dan alas an penyidik polsek yang dilaporkan kepolda sulaesi tengah bahwa keterangan dilaporkan masyarakat dan pendampin korda mapj dianggap belum cukup pembuktian mohon dilengkapi untuk dijadikan pembuktian baru untuk mendukung kepastian hukum,agar kepala dinas pendidikan banggae dapat menjelaskansecara hukum ,karena satu IJAZAH dua penggunanya,,dan dibuktikan ,menurut mabes polri mengingat diduga ada spekulasi suatu pelaporan pembuktian ,,
Menurut dewan pimpinan pusat menjelaskan bahwa lembaga masyarakat anti penyalagunaan jabatan ,pihak polda sulaesi tengah selaku pimpinan tertinggi polda sulten ,dianggap menhilangkan ,kepercayaan polri ditengah masyarakat dan peraturan dan peaturan undang undang NO 2 tahun 2002 polri tidak mengindahkan undang undang tersebut ,tindakan lembaga mapj bukan mapj yang gagal melaingkan polri yang gagal menhilangkan kepercayaan masyarakat ,krisis kepercayaan masyarakat terhadap polri dan penindakan supermasi hokum ,.Pasal 13 pelayan pelindung masyarakat /pasal 5 menerima pengaduan masyarakat sebagai penyidik polri mencari pembuktian .untuk melakukan proses penindakan kepercayaan hokum ,peraturan kepolisian no 14 etika polisi secara propesi secara etika kepolisian dan akuntabel (red /andi NASIR )