Penyalagunaan dana desa galesong Baru 2021 berkedok pelatihan

118

Mapj sulsel.com ..Takalar .Galesong Baru Baru ini Adanya kebijakan pemerintah pusat mempercepat pencairan dana desa triwulan pertama di penganggaran tahun 2021 ini yang lebih awal dari tahun tahun sebelumnya tidak lantas di tanggapi dengan arif dan bijaksana oleh beberapa oknum pelaksana tugas (PLT) desa yang saat ini tengah menjabat dengan banyaknya program program yang tidak sejalan dengan maksud dan substansi dibalik dipercepatnya pencairan tersebut,yakni untuk kepentingan penanggulangan Pandemi Covid 19.

Salah satu desa yang dianggap keluar dari substansi tujuan percepatan penanggulangan Covid 19 dibalik dipercepatnya pencairan dana desa adalah desa galesong baru dengan PLT desanya Ibu Trisnawati tetapi pelaksana proyek dan yang bertindak sebagai pengambil kebijakan desa adalah suaminya (IJT), yang berkapasitas sebagai ketua tim penggerak PKK desa yang justru lebih dominan dalam pengambilan kebijakan dalam menggunakan dana desanya secara prontal untuk tujuan yang disinyalir untuk keuntungan materi semata dengan banyaknya proyek proyek diluar skala prioritas desa.

Sebut saja dilaksanakannya proyek pelatihan baru baru ini yang tidak tanggung tanggung menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp.200 juta untuk tiga kegiatan pelatihan sekaligus secara bersamaan diwaktu dan tempat yang sama dengan total jumlah peserta sekitar 100 orang di sebuah hotel bintang tiga di kota makassar yang dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 28 february lalu, yang tentu saja semangat dan tujuannya bukan untuk penanganan Pandemi Covid 19.

Dari salah satu peserta pelatihan yang tidak ingin disebut namanya menjelaskan bahwa dari sekitar 100an orang peserta yang dihadirkan ternyata sebagian besar pesertanya adalah para staf dan perangkat desa berikut keluarganya saja,padahal pelatihan tersebut diperuntukkan untuk para pelaku UMKM serta untuk para petani dan nelayan di wilayah desa Galesong baru.

Indikasi adanya tindak penyelewengan anggaran dana desa begitu terang dan jelas, dimana dana desa yang sedianya menjadi skala prioritas untuk kepentingan penanganan Pandemi Covid 19 justru dialihkan pemanfaatannya untuk kegiatan proyek pelatihan, sementara untuk pembayaran Penerima bantuan langsung tunai BLT Desa, pemdes membayarkan hanya untuk satu bulan saja untuk para penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT),padahal amanah tiga kementerian yakni kementrian desa, kementerian sosial dan kementerian keuangan untuk membayarkan para penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) langsung selama tiga bulan.

Hal ini tentu saja sangat mencederai rasa keadilan masyarakat karena pemerintah desa lebih condong memikirkan keuntungan materi dari sisa hasil usaha proyek pelatihan ini ketimbang membayarkan langsung penerima manfaat BLT selama Tiga bulan sekaligus padahal dananya memang sudah ada yang lalu kemudian dialihkan ke proyek pelatihan.

Dari wawancara kami terhadap salah satu perangkat desa yang minta dirahasiakan identitasnya memberikan informasi bahwa untuk penerima bantuan manfaat BLT untuk desa galesong baru jumlah penerimanya hanya 30 orang saja dengan estimasi 30 Orang penerima dikali 300ribu perorang dikali 12 Bulan sama dengan Rp.108.000.000.
Hal inipun dicoba diakali oleh pemdes Galesong baru dengan membagikan kepada 60 orang penerima dengan masing masing hanya menerima Rp.150.000 saja perorangnya padahal amanah undang undang memerintahkan untuk membayarkan Rp.300.000 perorang.

Sekedar perbandingan menurut salah satu Afarat desa yg minta dirahasiakan identitasnya bahwa untuk penerima manfaat BLT desa tahun 2020 kemaren yang masih dinahkodai oleh PLT desa sebelumnya, jumlah penerima BLT Adalah 160 orang penerima manfaat.
Kalau dibandingkan dengan tahun ini yang hanya memberikan kepada 30 orang penerima saja memang sangat jauh perbandingannya dimana itupun penerima tahun ini hanya menerima separuhnya saja karena pemdes mengakalinya dengan mencatat 60 orang penerima dengan catatan 6 bulan pertama untuk 30 orang penerima dan 6 bulan berikutnya buat yg 30 lainnya, sementara dipelaporan APBDES hanya mencantumkan 30 orang saja.

Menutup laporan dari desa galesong baru, berikut rincian kegiatan proyek pelatihan yang menggunakan dana desa yang nilainya lumayan pantastis untuk ukuran wilayah desa saja.

1.Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM Rp.100.000.000
2.Pelatihan Pertanian & Peternakan
Rp. 50.000.000
3.Pelatihan PengenalanTTG Nelayan
Rp.50.000.000
4.Pelatihan & Penyuluhan pendidikan
Rp.72.000.000
5.Pelatihan & penyuluhan pemberdayaan perempuan
Rp.100.000.000

Proyek pelatihan diatas diluar pelatihan pelatihan yang sifatnya titipan yang dikerjasamakan antar desa yang mewajibkan adanya utusan peserta perdesanya yang juga kalau diakumulasi nilainya sekitar kurang lebih seratus jutaan juga.

Maka untuk anggaran dana desa tahun ini terkhusus untuk desa galesong baru yang menerima kucuran dana desa dari pusat sebesar Rp.1,121.Milyar, peruntukannya hampir separuhnya dihabiskan untuk kegiatan proyek pelatihan saja yang menghampiri angka Rp.500.000.000 sementara untuk belanja pengerjaan proyek infrastruktur desa hanya mengalokasikan dana kurang dari Rp.100.000.000 saja karena hanya mengerjakan tiga item pekerjaan saja yakni pembuatan satu plat dekker yang nilainya Rp.5.000.000 dan pengerjaan proyek pemeliharaan jalan desa yang nilainya Rp.69.000.000 serta pemeliharaan WC yang nilainya Rp.24.000.000

Adapun pengalokasian sisa dana desa lainnya selain untuk belanja honor dan pemberdayaan masyarakat lainnya, selebihnya di plot kepada proyek proyek pekerjaan yang sifatnya bisa membawa keuntungan materi yang besar misalnya pengadaan tong sampah serta pengadaan lampu jalan tenaga surya serta proyek proyek lainnya yang sifatnya ada Fee dan pengembalian dari perusahaan yang ditempati belanja.

Hingga saat dilaporkannya berita ini, belum nampak adanya papan baligho transfaransi desa, padahal anggaran dana desa triwulan pertama sudah cair awal bulan februari kemaren bahkan pemdes sudah melaksanakan realisasi penggunaan anggarannya yang salah satu diantaranya adalah PROYEK PELATIHAN.

Dari desa galesong baru
Melaporkan.
Namun hal seperti ini apa yg dilakukan oleh pihak yg berwenan utamanya dilingkungan desa tersebut mungkin saja diduga dikerjasamai dikalangan tingkat atas maka itu ada keberanian mengeluarkan dana desa sebanyak itu dan bukan peruntukan. Disalah satu kegiatan yg dilaksanakan diwiyah Makassar .seharus dipakei peruntukan pemanpaatan Bantuan langsung Tunai dan mengapa pemberian pemanpaatan kepada warga yg berhak menerima B L T cuma satu bulan Pdahal saat ini sudah bulan April 2021 .maka kamu dari tim Mapjsulsel .com berharap kepada aparat yg berwenan disulawesi selatan sekiranya dapat menindak lanjuti
Dasar hukum nya melanggar atau tidak melanggar hukum didalam melaksanakan pelatihan dan mengeluarkan dana yg besar .apakah kegiatan tdk meraut keuntungan .dari hasil kegiatan pelatihan tersebut.
Maka takalar ini diduga paling banyak melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilarikan kemakassar…ungkapnya.

TEMBUSAN:
BUPATI TAKALAR
SETDA TAKALAR
KEJARI KAB. TAKALAR
INSPEKTORAT TAKALAR
CAMAT GALESONG
(Tim Mapj menanggapi hal seperti ini )