Rapat pasnsus DPRD Pusat rancangan undang undang pemilu

293

Home / mapj News / Berita
Selasa 23 Mei 2017, 18:59 WIB
Rapat 2 Jam, Pansus DPR Baru Sepakati 2 dari 14 Isu RUU Pemilu

Pansus RUU Pemilu mengundang Kemdagri, Kemkeu, dan Kemenkeu membahas RUU (Andhika Prasetia/mapjcom)
Jakarta – Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan pemerintah mengagendakan pengambilan keputusan soal 14 isu yang masih tertunda di Panitia Kerja (Panja). Lebih-kurang 2 jam rapat, Pansus baru menyepakati 2 dari 14 isu.

Rapat Pansus RUU Pemilu digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017). Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy dan didampingi Ahmad Riza Patria.

Isu pertama yang disepakati adalah syarat umur pemilih. Sembilan fraksi, kecuali NasDem, menyepakati syarat minimal pemilih, yaitu berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah kawin.

“Kami perhatikan pembangunan kelanjutan yang terkait wanita dan anak-anak, kami lebih setuju frasa sudah pernah kawin. Jadi hanya umur saja tanpa syarat sudah nikah,” ujar anggota Pansus RUU Pemilu Johnny G Plate.

Isu kedua adalah sifat keanggotaan KPU dan Bawaslu tingkat kabupaten atau kota apakah tetap atau ad hoc. Isu ini sempat beberapa kali didebatkan anggota Pansus, salah satunya Arief Wibowo dari PDIP. Akhirnya forum memutuskan sifat keanggotaan KPU dan Bawaslu pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota bersifat tetap.

“KPU pusat permanen, tahun 2024 kabupaten dan kota ad hoc. Bawaslu juga, pusat permanen, panwaslu kabupaten kota ad hoc, tahun 2024 semuanya Bawaslu dijadikan ad hoc. KPU hanya kabupaten dan kota. Usulan Pak Arief ini
sartika /Mapj.com)

Seusai pengambilan keputusan, rapat diskors sampai pukul 19.30 WIB. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria seusai rapat sempat menjelaskan mengapa sifat keanggotaan KPU dan Bawaslu perlu permanen sampai tingkat kabupaten dan kota.

“Kenapa Bawaslu perlu permanen sampai kabupaten dan kota? Karena kami memang memberi beberapa kewenangan penguatan Bawaslu. Kemudian kita ingin memberikan kesetaraan posisi dan kedudukan KPU dan Bawaslu. Bagaimana mungkin KPU yang menjadi bagian daripada Bawaslu tapi posisi Bawaslu sebagai pengawas ad hoc atau di bawah permanen?”

Seperti diketahui, Pansus RUU Pemilu berencana mengambil keputusan 14 isu yang tertunda dalam pembahasan Panja pada hari ini. Ke-14 isu tersebut adalah:

1. Syarat umur pemilih
2. Sifat keanggotaan KPU kabupaten atau kota
3. Ketentuan izin kepala daerah yang dicalonkan parpol atau sebagai presiden atau wapres (apakah harus minta izin ke presiden)
4. Perselisihan parpol peserta pemilu
5. Penataan dapil (jumlah kursi anggota DPR, jumlah kursi dapil setiap anggota DPR, jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD kabupaten atau kota)
6. Pasangan calon tunggal presiden dan wapres tunggal
7. Usulan tambahan DIM dari fraksi NasDem terkait metode kampanye
8. Usulan tambahan DIM dari fraksi Demokrat terkait metode kampanye
9. Usulan tambahan DIM dari fraksi PKS terkait iklan kampanye
10. Dana kampanye menjadi biaya APBN
11. Surat suara pemilu presiden dan wapres (apakah memuat tanda gambar parpol atau tidak)
12. Pendanaan saksi parpol di TPS (apakah wajib dianggarkan dalam APBN)
13. Tambahan huruf f mengenai tujuan penyelenggaraan pemilu
14. Tambahan huruf g mengenai tujuan penyelenggaraan pemilu
Berita Terkait
Mendagri Bantah Sepakati Kursi DPR Jadi 575 demi ‘Barter’
Fitra: Anggota DPR Tambah 15, Negara Boros Rp 36,8 M Per Tahun
Pansus DPR: Parpol Peserta Pemilu 2014 Tak Perlu Ikut Verifikasi
Cegah Tabrakan dengan PKPU, KPU Harap RUU Pemilu Segera Selesai
Pemerintah dan DPR Sepakat Jumlah Anggota DPR Jadi 575
Jajak Pendapat KedaiKOPI: 81% Responden Tolak Penambahan Kursi DPR
Pantaskah Kursi DPR Ditambah?
Kemendagri: Penambahan Kursi DPR Jadi 579 Bermasalah di Anggaran